Bismillah, dengan mengagungkan asma Alloh, situs statistikaterapan.com merupakan upgrade blog statistikaterapan.wordpress.com. Dengan hadirnya, statistikaterapan.com diharapkan menjadi pemicu bagi penulis untuk lebih banyak lagi beramal jariyah berupa ilmu yang bermanfaat khususnya terkait ilmu statistika terapan.

Salam,

Suryana.

Advertisements

Besok, 1 April 2017, adalah hari pertama pelaksanaan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani disingkat SOUT tahun 2017 termasuk di Provinsi Papua Barat. Survei serupa pernah dilaksanakan tahun 2014 selepas pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2013. Mengapa Survei SOUT 2017 ini dilaksanakan? Setidaknya ada tiga tujuan SOUT 2017 yaitu: (1) Memperbaharui data mengenai struktur ongkos rumah tangga usaha tanaman pangan dan peternakan di Indonesia; (2) Memperbaharui data mengenai profil pengusahaan tanaman pangan dan peternakan; dan (3) Memperbaharui data mengenai keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha tanaman pangan dan peternakan.

Saya ingin mengajak pembaca menapaktilasi Struktur Ongkos Usaha Tani hasil Survei tahun 2014 lalu. Salah satu komoditas yang disurvei adalah komoditas padi yang pada SOUT 2017 kali ini juga menjadi target. Mengapa komoditas ini yang dipilih untuk dibahas? Karena, padi yang setelah diolah menjadi beras dan setelah dimasak menjadi nasi itu adalah makanan pokok orang Indonesia. Istilah kata, biar pagi makan roti tetapi jika belum makan nasi berasa belum sarapan.

Kembali ke pokok bahasan, bahwa salah satu output SOUT adalah dapat mendeskripsikan profil pengusahaan tanaman pangan dan peternakan. Untuk itu, postingan kali ini mengulas pofil rumah tangga yang mengusahakan padi hasil Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi Tahun 2014.

Pertanian adalah sektor yang perlahan tapi pasti ditinggalkan oleh tenaga kerja di Papua Barat. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016 mencatat bahwa dari 402 ribu tenaga kerja di Papua Barat, mereka yang bekerja di sektor pertanian tersisa 148 ribu atau 36,95 persen. Padahal, setahun sebelumnya, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian masih 42,42 persen (BPS, Sakernas Agustus 2015).

Mundur ke tahun 2014, berdasarkan hasil Survei Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi 2014, lebih dari separuh petani padi di Papua Barat berusia separuh abad atau lebih. Hanya 3,95 persen petani padi yang berusia muda (kurang dari 30 tahun). Artinya, bertani padi “kurang” diminati kamu muda. Selain itu, 38,40 persen petani padi di Papua Barat tamat SD dan 32,74 persen belum pernah mengecap bangku sekolah. Artinya, 71 persen petani padi di Papua Barat berpendidikan rendah. Hanya 1,98 persen petani padi yang pernah mengenyam pendidikan tinggi minimal Diploma I.  Dengan kata lain, petani padi di Papua Barat tergambarkan sebagai sekumpulan orang paruh baya dengan pendidikan rendah.

SOUT Padi 2014

Tahukah pembaca, dalam satu musim tanam padi, petani padi di Papua Barat pada tahun 2014 membutuhkan biaya produksi sebesar 10,6 juta rupiah. Dari total biaya produksi tersebut, 61 persennya untuk membayar upah pekerja dan jasa pertanian. Jika dirupiahkan mencapai 6,5 juta rupiah yang dikeluarkan petani padi untuk membayar upah pekerja dan jasa pertanian. Selain itu, pengeluaran untuk pupuk menghabiskan 1,2 juta rupiah per satu hektar tanaman padi atau menghabiskan 11,28 persen dari total biaya produksi tanaman padi.

Lalu, berapa nilai produksi tanaman padi? Untuk satu hektar tanaman padi menghasilkan nilai produksi sebesar 15,1 juta rupiah. Artinya, pendapatan bersih petani padi di Papua Barat untuk satu musim tanam hanya 4,5 juta rupiah. Cukupkah? Masih mengacu pada hasil Survei Rumah Tangga Tanaman Padi 2014, mayoritas petani padi di Papua Barat mengeluhkan bahwa penghasilan sebesar itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mau bukti?

Satu musim tanam padi membutuhkan waktu tiga bulan sejak masa tanam ditambah 21 hari masa persemaian. Jadi lamanya  masa tanam itu keseluruhan kurang lebih 4 bulan masa pengolahan. Artinya, pendapatan petani padi di Papua Barat sebesar 1,125 juta rupiah per bulan. Jika satu rumah tangga petani padi berisi 4 anggota rumah tangga, maka pendapatan 4,5 juta rupiah selama satu musim tanam padi tersebut senilai dengan pendapatan 281.250 rupiah per kapita per bulan.  Di sisi lain, garis kemiskinan di pedesaan di Papua Barat di mana banyak petani di dalamnya pada Maret 2014 tercatat sebesar 389.812 rupiah per kapita per bulan. Itu artinya, pendapatan petani padi dengan 4 anggota rumah tangga yang mengusahakan satu hektar tanaman padi masih di bawah garis kemiskinan. Jadi, apa yang dikeluhkan petani pada pada Survei Rumah Tangga Tanaman Padi tahun 2014 lalu benar adanya.

Apakah pemerintah berdiam diri dengan kondisi tersebut? tentu tidak. Petani padi di Papua Barat menerima bantuan berupa bibit, pupuk dan pestisida. Ketiga jenis bantuan inilah yang paling dominan selain bantuan alat pertanian. Selain itu, petani padi di Papua Barat juga mendapatkan penyuluhan berupa budidaya (94,52 persen), pengendalian hama (88,51 persen) dan penurunan hasil pertanian (39,20 persen). Sayangnya, hanya 10,37 persen petani pada di Papua Barat yang mendapatkan penyuluhan pemasaran hasil panen padi dan hanya 2,60 persen yang mendapatkan penyuluhan pembiayaan. Karena itu, tidak mengherankan ketika penulis mendapati petani padi di daerah trans (Manimeri) di Kabupaten Teluk Bintuni yang menumpuk hasil panen raya padi pada tahun itu dan kebingungan memasarkan hasil panen raya padinya itu.

Itulah sekelumit kisah petani padi yang terungkap dari Survei Rumah Tangga Tanaman Padi tahun 2014 yang salah satu outputnya berupa struktur ongkos usaha tanaman padi dan profil petani padi serta permasalahan budiday tanaman padi di Papua Barat.

 

Mengawali postingan kali ini, terinspirasi firman Alloh dalam Al-Quran Surah ke-59 Alhasyr ayat 7 yang berbunyi, ” ….. agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu ….”. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pemerataan perekonomian hendaknya menjadi tujuan bersama dan ketimpangan/kesenjangannya menjadi musuh bersama. Pertanyaannya adalah sudah meratakah kita?

Untuk menjawab pertanyaan “seberapa meratakah perekonomian kita?” digunakan ukuran ketimpangan. Ada banyak ukuran ketimpangan di antaranya Gini Ratio, Indeks Theil, Indeks Atkinson, Distribusi Pengeluaran Bank Dunia, Distribusi Pengeluaran Quintil, Distribusi Pengeluaran Desil dan lain-lain. Kali ini tidak membahas bagaimana menghitung ukuran-ukuran ketimpangan tersebut tetapi lebih pada aplikasinya.

(more…)

Postingan kali ini, adalah catatan konsultasi memahami garis kemiskinan dengan Pak Deputi NAS. Mohon izin saya share, karena selain untuk dokumentasi pribadi juga karena jawaban beliau amat sangat mencerahkan.

Berikut adalah penjelasan beliau terkait pertanyaan, “Mengapa membandingkan kemiskinan antar daerah tidak menggunakan garis kemiskinan yang sama?”

Penghitungan GK di Indonesia mempunyai sejarah panjang.
Saat krisis terjadi tahun 1998, BPS bersama pakar dari Universitas sepakat untuk menyempurnakan penghitungan angka kemiskinan supaya dapat membandingkan kemiskinan antara daerah dan antar waktu dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi daerah. Dibuatlah GK absolut yang terdiri dari GK Makanan dan Non Makanan.

Pada awalnya, tahun 1998, GK dihitung dengan menggunakan metode PPP (metodenya seperti penghitungan daya beli di komponen hidup layak di IPM atau PPP yang digunakan di World Bank. Dipilih sejumlah basket komoditi, dipilih daerah acuan). Dengan menggunakan metode tersebut, GK yang dihitung di setiap provinsi menjadi lebih representatif karena sudah memperhatikan karakterisktik setiap daerah, dan terbanding antar waktu dan daerah (terbanding disini bukan dalam pengertian harus menggunakan GK yang sama).

GK tahun 1998 ini digunakan dalam penghitungan tahun berikutnya (disebut GK sementara yang kemudian diinflate dengan Inflasi),dan dijadikan dasar penghitungan GK tahun 1999. Proses yang sama dilakukan setiap tahun sd dengan sekarang (lihat publikasi Metode Kemiskinan BPS).

Sekedar perbandingan, kalau kita menggunakan GK yang sama diseluruh provinsi di Indonesia hasilnya justru tidak mencerminkan kondisi di daerah. Contoh yang nyata adalah metode kemiskinan World Bank/WB. WB menggunakan GK yang sama di seluruh negara yaitu 1,25 US$ PPP dan 2 US$ PPP. Yang sering dijadikan kritikan adalah dengan menggunakan 2 US$ di Amerika yang lumayan kaya, besaran GK tsb tidak berarti apa2, terlalu rendah dan bisa2 tidak ada orang miskin. Sebaliknya dengan menggunakan 2 US$ PPP di Bangladesh yang masih miskin, GK tersebut menjadi terlalu besar.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dilaksanakan dua kali pada tahun 2015 yaitu pada Maret dan September. Pada September 2015, akan ada pengumpulan data akses finansial rumah tangga. Keterangan mengenai finansial rumah tangga yang dihimpun antara lain kepemilikan tabungan/simpanan berupa uang, bentuk tabungan/simpanan, dan keikutsertaan dalam arisan.
Salah satu bentuk simpanan rumah tangga adalah tabungan dalam bentuk asuransi. Tabungan asuransi adalah bentuk tabungan/simpanan yang penarikannya baru dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu tersebut Nasabah diwajibkan untuk melakukan penyetoran angsuran sebesar nilai yang telah diperjanjikan. Pengelola tabungan asuransi berupa Bank atau Non Bank.

Sebagai informasi, jumlah pemilik polis di asuransi jiwa pada Semester I 2015 sebanyak 56,4 juta orang (http://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-peserta-asuransi-jiwa-menyusut). Artinya, dari total proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2015 sebesar 255,5 juta jiwa (BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010 – 2035), hanya 22 persen penduduk Indonesia yang memiliki proteksi.

Menarik dinanti seperti apa potret kepemilikan tabungan asuransi dari versi survei rumah tangga. Benarkah tingkat kesadaran penduduk Indonesia untuk memiliki proteksi diri rendah? Susenas September 2015 patut dinanti!

Berkecimpung di dunia statistik sejak duduk di bangku kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Untuk dikatakan expert belum. Saat ini masih dalam proses mendalami statistik.

Bosan dengan hasil analisis selama ini, ingin rasanya mencoba hal baru. Lalu, seorang teman seperjuangan di tanah Papua yang saat ini bertugas di BPS pusat menyarankan untuk mencoba hal baru “Making Data Meaningful”.

Dengan bantuan mbah Google, penulis disajikan beragam sumber bagaimana membuat data lebih bermakna. Dengan bahan yang didapat dari link-link yang ada diperoleh kesimpulan bahwa hal-hal sederhana dalam mengolah dan menyajikan data menjadikan statistik memiliki cerita di balik angka-angka.

Cerita di balik angka inilah yang seringkali penulis lalaikan saat menyajikan data baik melalui rilis BRS atau membawakannya dalam seminar atau lokakarya. Kadang serasa menjadi seorang autis ketika kita menyajikan data hanya mengacu pada segambreng indikator tanpa memperhatikan keterkaitan satu indikator dengan indikator lain.

Di tengah-tengah pencarian pemaknaan data, penulis dapati laporan sebuah survei kesehatan dari Biro Statistik Amerika. Series data disajikan dari tahun ke tahun. Setiap perbedaan data diuji secara statistik apakah peningkatan atau penurunan angka signifikan. Pembaca tidak akan tertipu oleh angka-angka yang disajikan dengan kekuatan statistik apa adanya.

Adalah menjadi renungan kepada kita yang bergelut di dunia statistik apakah kita telah berupaya segenap hati mencerdaskan pengguna data dengan Statistik? Jika angka kemiskinan turun misal 0,3 persen poin, apakah penurunannya signifikan? Jika angka melek huruf penduduk dewasa naik 1 persen poin apakah kenaikannya signifikan? Hemat saya, perlu penegasan BPS setiap perubahan angka apakah signifikan atau tidak. Wabil khusus jika angka-angka yang disajikan bersumber dari suatu survei.

Membaca harian Cahaya Papua, Rabu 25 Maret 2015 halaman 7 mengundang Penulis untuk memberikan pencerahan. Informasi yang disajikan perlu diluruskan agar metode penghitungan penduduk miskin yang digunakan oleh BPS difahami semua pihak. Tulisan ini sebagai klarifikasi atas kemunculan judul berita “Pemberian Subsidi Justru Meningkatkan Garis Kemiskinan”.

BPS menggunakan basic need approach dalam menghitung penduduk miskin secara makro. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Sebagai pendekatan digunakan Garis Kemiskinan sebagai batas antara penduduk yang miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Sebelum menghitung GK, ditetapkan terlebih dahulu penduduk referensi. Penduduk referensi merupakan kelompok penduduk yang tidak miskin tetapi tidak pula hidup berlebih. Penduduk referensi adalah kelompok penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan sedikit lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Sementara yaitu GK tahun sebelumnya yang meningkat akibat kenaikan harga (diukur dengan perubahan indeks harga konsumen). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM. GKM dan GKNM membentuk GK.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Ke-52 komoditi tersebut adalah Beras, Beras Ketan, Jagung Pipilan, Tepung Terigu, Ketela Pohon, Ketela Rambat, Gaplek, Tongkol/Tuna, Kembung, Teri, Bandeng, Mujair, Daging Sapi, Daging Babi, Daging Ayam Ras, Daging Ayam Kampung, Tetelan, Telur Ayam Ras, Telur Itik/Manila, Susu Kental Manis, Susu Bubuk, Bayam, Buncis, Kacang Panjang, Tomat Sayur, Daun Ketela Pohon, Nangka Muda, Bawang Merah, Cabe Merah, Cabe Rawit, Kacang Tanah, Tahu, Tempe, Mangga, Salak, Pisang Ambon, Pepaya, Minyak Kelapa, Kelapa, Gula Pasir, Gula Merah, Teh, Kopi, Garam, Kemiri, Terasi/Petis, Kerupuk, Mie Instant, Roti Manis, Kue Kering, Kue Basah, Rokok Kretek Filter. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

GKNM adalah merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Secara spesifik, komoditi non makanan yang dijadikan rujukan adalah Perumahan, Listrik, Air, Minyak Tanah, Kayu Bakar, Obat Nyamuk, Baterai, Barang Kecantikan, Perawatan Kulit/Muka, Kesehatan, Pemeliharaan Kesehatan, Pendidikan, Bensin, Pos Dan Benda Pos, Pengangkutan, Foto, Pakaian Jadi Laki-Laki Dewasa, Pakaian Jadi Perempuan Dewasa, Keperluan Menjahit, Alas Kaki, Tutup Kepala, Sabun Cuci, Bahan Pemeliharaan Pakaian, Handuk/Ikat Pinggang, Perabot Rumah Tangga, Perkakas Rumahtangga, Alat Dapur/Makan, Arloji/Jam Dinding, Tas, Mainan Anak, PBB, Pungutan Lain, Perayaan Hari Agama, Upacara Agama.

Berdasarkan uraian di atas maka setidaknya ada tiga hal yang mempengaruhi Garis Kemiskinan di suatu wilayah. Ketiga hal tersebut adalah:
1. Garis Kemiskinan periode sebelumnya;
2. Perubahan harga, diukur dari kenaikan indeks harga konsumen atau inflasi;
3. Kondisi sosial ekonomi dari penduduk referensi.

Pengumpulan data yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan makro melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS menggunakan kuesioner konsumsi. Survei ini diselenggarakan setiap tahun di semua kabupaten/kota. Semua pengeluaran baik yang bersumber dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dicatat sebagai konsumsi rumah tangga.

Pengentasan kemiskinan diupayakan melalui mengurangi beban pengeluaran di satu sisi dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin di sisi lainnya. Pemberian subsidi ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin khususnya untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemberian beras miskin atau raskin juga merupakan bagian dari skema ini. Semua pemberian subsidi oleh pemerintah yang dinikmati oleh rumah tangga akan tercatat sebagai konsumsi rumah tangga.

Lalu, benarkah pemberian subsidi akan menaikkan garis kemiskinan? Ya, jika pemberian subsidi oleh pemerintah tidak selektif dalam arti semua penduduk menikmati subsidi pemerintah itu termasuk mereka yang tergolong penduduk referensi. Mengapa? Karena, total pengeluaran rumah tangga pada kelompok penduduk referensi inilah yang akan menentukan besaran garis kemiskinan. Agar subsidi tidak berdampak pada peningkatan garis kemiskinan maka perlu diperhatikan distribusi atau penyalurannya. Idealnya, hanya penduduk miskinlah yang berhak memperoleh subsidi pemerintah dalam kaitannya dengan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Gambar 1

Selanjutnya, apakah intervensi pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni percuma? TIDAK sama sekali. Sejak tahun 2012, persentase penduduk miskin di Kabupaten Teluk Bintuni di bawah target RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011 – 2015. Penurunan persentase penduduk miskin disertai dengan pengurangan kedalaman kemiskinan dari 16,36 menjadi 9,29 serta pengurangan keparahan kemiskinan dari 7,64 menjadi 3,12 selama periode tahun 2011 – 2013.

Pada akhirnya, buka soal tinggi rendahnya garis kemiskinan tetapi seberapa besar keberhasilan pemerintah daerah menurunkan tingkat kemiskinan. “Like slavery & apartheid, poverty is not natural. It is man-made, and it can be overcome and eradicated by the action of human being” demikian ujar Nelson Mandela (2003).

Penduduk miskin adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. BPS menggunakan garis kemiskinan (GK) untuk menetapkan penduduk miskin. GK mencerminkan minimum biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan yang setara dengan 2.100 kkal dan non makanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dll. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari GK.

Tulisan kali ini tidak akan mengulas bagaimana prosedur penghitungan penduduk miskin. Penulis akan menyajikan bagaimana memanfaatkan informasi kemiskinan dalam penghitungan kebutuhan anggaran pengentasan kemiskinan berdasarkan GK, persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan.

Baca selengkapnya di link berikut:

https://statistikaterapan.files.wordpress.com/2015/03/menakar-kebutuhan-anggaran-pengentasan-kemiskinan-revisi.pdf

Semoga Bermanfaat.