Mengawali postingan kali ini, terinspirasi firman Alloh dalam Al-Quran Surah ke-59 Alhasyr ayat 7 yang berbunyi, ” ….. agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu ….”. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pemerataan perekonomian hendaknya menjadi tujuan bersama dan ketimpangan/kesenjangannya menjadi musuh bersama. Pertanyaannya adalah sudah meratakah kita?

Untuk menjawab pertanyaan “seberapa meratakah perekonomian kita?” digunakan ukuran ketimpangan. Ada banyak ukuran ketimpangan di antaranya Gini Ratio, Indeks Theil, Indeks Atkinson, Distribusi Pengeluaran Bank Dunia, Distribusi Pengeluaran Quintil, Distribusi Pengeluaran Desil dan lain-lain. Kali ini tidak membahas bagaimana menghitung ukuran-ukuran ketimpangan tersebut tetapi lebih pada aplikasinya.

Berbekal data pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015, Penulis mencoba mengamati pergerakan pola pengeluaran untuk konsumsi di Provinsi Papua Barat. Data Susenas 2011 menyatakan bahwa total pengeluaran konsumsi 10 persen penduduk terkaya di Provinsi Papua Barat setara dengan total pengeluaran konsumsi 54 persen penduduk terbawah. Dalam waktu lima tahun berikutnya, nilai pengeluaran konsumsi mereka meningkat menjadi setara dengan total pengeluaran konsumsi 64 persen penduduk terbawah.

Dalam waktu lima tahun terdapat perbedaan pertumbuhan total pengeluaran konsumsi kelompok atas dan kelompok bawah. Total pengeluaran konsumsi dari kelompok 20 persen teratas tumbuh 11,76 persen per tahun sementara kelompok 40 persen terbawah hanya 8,04 persen per tahun (Gambar A). Hal ini diperjelas dengan kenaikan Gini Ratio dari 0,39 pada tahun 2011 menjadi 0,44 pada tahun 2015. Share total pengeluaran konsumsi kelompok 40% terbawah mengalami penurunan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 seperti tampak pada Gambar B.

Gambar A. Perkembangan Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Per Bulan Menurut Distribusi Pengeluaran Bank Dunia di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 – 2015

Grafik 3
Sumber: Susenas 2011 – 2015 Diolah

Gambar B. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Menurut Bank Dunia di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 – 2015

Grafik 2
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2015.

Setidaknya ada tiga akibat yang dipengaruhi peningkatan ketimpangan pengeluaran konsumsi di Papua Barat. Pertama, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Kedua, laju penurunan kemiskinan juga mengalami perlambatan. Ketiga, peningkatan masalah sosial. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat sempat mengalami peningkatan pada kurun waktu 2011 – 2013 dari petumbuhan ekonomi sebesar 3,64 persen per tahun menjadi 7,36 persen per tahun. Dua tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi berkontraksi sehingga menjadi 4,10 persen per tahun pada tahun 2015.

Persentase penduduk miskin di Papua Barat mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 31,92 persen dan pada tahun 2015 tersisa tinggal 25,82 persen. Di sisi lain, target penurunan kemiskinan di Papua Barat dalam RPJMN 2011 – 2015 adalah sebesar 17 – 18 persen pada tahun 2015. Dengan kata lain, capaian persentase penduduk miskin di Papua Barat masih jauh dari target yang ditetapkan.

Mari kita bedah lebih lanjut fenomena ketimpangan pengeluaran konsumsi di Papua Barat. Memanfaatkan Indeks Theil L yang dapat didekomposisi menjadi bagian tertentu mengantarkan kita pada pemahaman kondisi ketimpangan pengeluaran di Provinsi Papua Barat. Indeks Theil L dapat didekomposisi menjadi dua bagian yaitu Indeks Theil L Within dan Between. Pendek kata, dengan memecah Indeks Theil L dapat diketahui komponen mana yang paling berpengaruh pada ketimpangan pengeluaran di Papua Barat. Apabila komponen Indeks Theil L within lebih dominan maka permasalahan ketimpangan pengeluaran konsumsi berada pada level kelompok yang sama. Sebaliknya, apabila Indeks Theil L Between yang lebih dominan maka, permasalahan ketimpangan pengeluaran karena ada perbedaan pengeluaran antar kelompok.

Pada kesempatan ini, Indeks Theil L didekomposisi menurut kabupaten/kota dan menurut wilayah kota dan desa. Indeks Theil L total sebesar 0,303248. Pada saat Indeks Theil L didekomposisi menurut kabupaten/kota menghasilkan Indeks Theil L within sebesar 0,248071 dan Indeks Theil L Between sebesar 0,055177. Ketimpangan pengelauran dalam satu kabupaten/kota lebih dominan daripada ketimpangan pengeluaran antar kabupaten/kota. Share ketimpangan pengeluaran dalam satu kabupaten sebesar 81,80 persen dan 18,20 persen sisanya disumbangkan oleh ketimpangan antar kabupaten.

Apabila Indeks Theil L didekomposisi menurut kota dan desa maka Indeks Theil L within sebesar 0,288587 dan Indeks Theil L Between sebesar 0,014661. Ketimpangan pengeluaran dalam satu kota atau satu desa lebih dominan daripada ketimpangan pengeluaran antar kota dan desa. Hal ini terindikasi dari kontribusi ketimpangan pengeluaran dalam wilayah yang sama mencapai 95,16 persen.

Dari uraian di atas, kesimpulan yang dapat dipetik terkait seberapa merata perekonomian Papua Barat dilihat dari pengeluaran konsumsi sebagai berikut: 1) “Kue Pembangunan” masih banyak beredar di kalangan kelompok menengah atas karena itu level ketimpangan pengeluaran di Provinsi Papua Barat masih berada di tingkat ketimpangan pengeluaran sedang; dan 2) Konstrubsi ketimpangan pengeluaran konsumsi didominasi oleh ketimpangan pengeluaran dalam satu satuan wilayah bukan karena ketimpangan pengeluaran antar wilayah.

Semoga postingan ini bermanfaat. Kritik dan Saran pembaca sangat Penulis nantikan dengan hati dan tangan terbuka.