Memasuki masa pemilihan umum, banyak janji ditebarkan si calon “pemimpim” baik calon presiden, calon gubernur, maupun calon walikota atau bupati. Salah dua janji yang sering dilontarkan adalah pendidikan dan kesehatan gratis. Dua sektor ini memang sangat menyentuh sebagian besar rakyat kita. Padahal secara tidak langsung, janji pendidikan dan kesehatan gratis dari calon incumbent menunjukkan ketidakberhasilannya dalam membangun manusia di tanah air selama kepemimpinannya.

Tengoklah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilaporkan UNDP. Kita berada jauh di belakang negara-negara berpenduduk terbesar di dunia seperti China, India, dan Amerika. Kita juga masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Philipina, Malaysia, dan Bruney Darussalam. Rasanya, 63 tahun merdeka belum bisa membangun apa-apa, hanya keberhasilan demokrasi saja yang kita usung dengan menelan triliunan rupiah melalui pertarungan para pemimpin dalam menduduki kursi panas presiden, gubernur, atau bupati/walikota. Sementara rakyat harus berjuang sendiri mengentaskan kemiskinan yang melilitnya, berusaha sekuat tenaga agar tetap bersekolah untuk merubah nasibnya, atau mengais sejumput rezeki di tengah kekhawatiran kejaran trantib yang dipesan untuk memperindah kota agar si kaya tidak terganggu pemandangannya saat berkendara.

Tetapi mengapa, setiap kali berkampanye teriakan untuk menolong si miskin, untuk membangun manusia, untuk mensejahterakan rakyat selalu didengungkan oleh si calon pemimpin? Jawabnya, calon pemimpin mempunyai suara hati. Mereka ingin menjadi problem solver bagi permasalahan bangsanya. Mereka tidak ingin menjadi bagian yang menyebabkan rakyat menderita. Itulah suara hati yang ditiupkan ilahi kepada siapapun yang masih mau mendengarkan bimbingannya.

Akan tetapi, persoalan menjadi lain ketika kekuasaan telah dalam genggaman. Maka kaki-kaki sang pemimpin laksana menginjak di dua tempat. Mungkin kaki kanan di “surga” sementara kaki kirinya di “neraka”. Terlebih jika suara hatinya tak terdengar lagi, keserakahan, ketamakan, dan ketidakpedulian pada rakyat kecil menjadi tongkat estafet yang terus bergulir dari pemimpin yang satu ke pemimpin lainnya.

Karena itu, kita tidak berharap banyak dalam waktu dekat IPM kita menjadi 100 atau mendekati angka ideal suatu cerminan bahwa bangsa ini memang menaruh perhatian lebih pada pembangunan manusianya. Mengapa demikian? Sebelum bertarung dalam pemilihan presiden atau pilkada di negeri ini harus membayar ongkos transportasi untuk bisa menumpang pada partai pemenang pemilu. Besarannya bisa untuk bersekolah rakyat miskin mungkin satu kecamatan. Memprihatinkan memang kalau untuk menjadi pemimpin saja harus mempunyai modal besar. Lalu, setelah jadi pemimpin, yang paling logis adalah pengembalian modal paling lambat dalam lima tahun ke depan. Soal rakyat, bisa saja diserahkan pada ahlinya.

Andaikan saja ada pemimpin yang benar-benar menaruh perhatian pada pemangunan manusia, dia tidak akan disanjung karena selama lima tahun tidak akan banyak pembangunan fisik yang dibangun selain sekolah, perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru, rumah sakit yang pro rakyat miskin, atau pendirian bank-bank untuk rakyat miskin agar kebanyakan rakyatnya bisa bertahan hidup sekaligus mendorong keluar dari kemiskinan. Pembangunan manusia membutuhkan waktu yang relatif lebih lama ketimbang pembangunan fisik. Dalam lima tahun, mungkin kita bisa melihat menara-menara kokoh berdiri, jembatan indah terhubung. Tetapi, dengan kebobrokan manusia yang membangunnya, bangunan-bangunan itu tidak akan pernah bertahan dan dapat disaksikan oleh generasi penerusnya.